Tanah Ulayat

Tanah Ulayat. Tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dicatat dalam daftar tanah [14] Jadi agar tanah ulayat itu dapat diakui dan dilindungi masyarakat hukum adat terkait harus terlebih dahulu diakui dan ditetapkan oleh bupati/walikota.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya UU No 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya.

Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat Klinik Hukumonline

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut.

Tanah Ulayat Klinik Hukumonline

Ketidakjelasan pengaturan tanah ulayat dalam peraturan perundangundangan kerapkali menjadi alasan pembenar dalam memarjinalkan keberadaan tanah ulayat Di samping itu batasbatas tanah ulayat yang hanya berdasarkan “peta ingatan” dari Penguasa Adat pun menjadi bagian dari kompleksitas permasalahan tanah ulayat.

MAKALAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT ADAT

Pengertian Tanah UlayatUndangUndang Yang Mengatur Tanah UlayatApakah Bisa Mengubah Status Bekas Tanah Ulayat Menjadi Hak Milik?Cara Mengubah Status Bekas Tanah Ulayat Menjadi Hak MilikTanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat atau wilayah dari suatu masyarakat hukum adat tertentu Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimilik oleh masyarakat adat wilayah tertentu Wilayah tersebut adala lingkungan di mana kewenangan memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidupnya Hukum adat sendiri diartikan sebagai serangkaian aturan tidak tertulis yang mengikat suatu masyarakat Hukum adat bersumber dari kebiasaan masyarakat di satu kawasan tertentu Hukum adat umumnya menjadi hukum turun temurun walau tak tertulis secara jelas Peraturan tanah ulayat termuat dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Pasal tersebut berbunyi “Dengan mengingat ketentuanketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hakhak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UndangUndang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi” Pada tingkat peraturan pelaksananya telah disahkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Namun dalam Peraturan Pemerintah tersebut tanah ulayat tidak termasuk objek pendaftaran tanah Pernyataan ini berkaitan dengan Pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Meruntut dari ayat 1 Peraturan Pemerintah bahwa objek pendaftaran tanah m Jika merujuk dari pernyataan Undangundang dan Peraturan Pemerintah di atas maka tanah ulayat tidak dapat menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut secara kenyataan masih ada Pasalnya kepemilikan hak tanah ulayat masih dapat dibuktikan dengan dengan keberadaan masyarakat hukum adat atau kepala adat Meski begitu tanah ulayat bisa dialihkan secara hak miliki jika secara kenyataan tidak ada lagi Dengan kata lain status tanah tersebut sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat atau tidak lagi diklaim sebagai hak masyarakat ada Menurut UUPA jika sudah menjadi bekas maka tanah ulayat tersebut dikuasai oleh negara Jika sudah menjadi tanah negara maka kepemilikan tanah ulayat ini bisa dialihkan menjadi hak milik perseorangan Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 mengatur tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik Namun untuk menjadi pemohon hak milik ada beberapa hal yang harus dilakukan Berikut dijelaskan cara mengubah status bekas tanah ulayat atau tanah negara menjadi hak milik perseorangan Simak baikbaik! 1 Pins sebagai pemohon hak milik harus mengajukan secara tertulis kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat 2 Dalam surat permohonan tersebut memuat keterangan seperti nama perorangan atau badan usaha umur kewarganegaraan alamat dan pekerjaan 3 isi dari suratnya pun memuat keterangan mengenai tanah yang mencakup data yuridis dan fisik seperti lusa letak batas jenis tanah rencana penggunaan tanah dan lain sebagainya 4 Setelah surat tersebut selesai kirimkan surat tersebut lalu tunggu prosesnya 5 Pins hanya perlu menunggu jawaban atau balasan dari Menteri A.