Lembaga Lembaga Indonesia

Lembaga Lembaga Indonesia. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau “Civilizated Organization” Dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara dari negara dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas nya masing masing antara lain 2 Tugas Lembaga Negara a.

Majelis Permusyawaratan RakyatDewan Perwakilan RakyatDewan Perwakilan DaerahPresiden Dan Wakil PresidenMahkamah AgungMahkamah KonstitusiBadan Pemeriksa KeuanganKomisi YudisialHubungan Antar Lembaga NegaraMPR adalah lembaga negara (bukan lagi lemabag tertinggi setelah amandemen UUD 1945) yang terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota Dewan terpilih dalam pemilu legislatif Masa jabatan lima tahun MPR sebagai istilah Parlemen dan Dewan dan Majelis harus mengadakan setidaknya sekali dalam masa jabatan di ibukota negara Fungsi tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut 1 Perubahan dan menetapkan Konstitusi 2 Menginstall presiden dan wakil presiden 3 Letakkan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai Konstitusi Hak dan Kewajiban anggota Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 1 Mengusulkan perubahan pasalpasal UUD 2 Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan 3 Memilih dan dipilih 4 Membela diri 5 Imunitas 6 Protokoler 7 Keuangan dan administrasi Kewajiban Anggota Majelis 1 Menjalakan Pancasila 2 Menjalankan undangundang 1945 dan peraturan 3 Menjaga integritas Republik dan kerukunan nasional 4 Mengutamakan kepentingan negara DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat Anggota Parlemen dipilih oleh pemilu legislatif yang diikuti pembawa anggota kandidat partai politik Perwaklian legislatif Dewan terdiri dari Dewan Rakyat (Pusat) dan Dewan (area) Keanggotaan DPR yang berjumlah 560 orang menurut UU Pemilu Nomor 10 tahun 2008 diresmikan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan 5 tahun Masa jabatan berakhir ketika anggota parlemen baru memberikan sumpah / janji oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna Kewenangan DPR 1 Membuat Undangundang Hukum (fungsi legislasi) 2 Menetapkan anggaran negara (fungsi anggaran) 3 Mengawasi pemerintah dalam melaksanakan undangundang (fungsi pengawasan) Hakhak anggota DPR 1 Hak interpelasi 2 Hak Angket 3 Hak Aspirasi Mengenai DPR diatur dalam pasal 1922 UUD 1945 Susunan DPR ditetapkan dalam Undang – Undang dan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun ( Pasal 19 ) Mengingat keanggotaan DPR merangkap keanggotaan MPR maka kedudukan Dewan ini adalah kuat dan oleh karena itu tidak dapat dibubarkan oleh Presiden yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara DPR memiliki kekuasaan membentuk UU ( pasal 20 ayat 1 ) Hal ini berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen 2002 dimana DPR nampak lebih pasif karena sesuai dengan UUD sebelum amandemen pasal 20 DPR dapat menyetujui RUU yang diusulkan pemerintah dan pasal 21 berhak mengajukan RUU Menurut hasil amandemen 2002 DPR memiliki kekuasaan membentuk UU dan mempunyai hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan RUU ( Pasal 21 ayat 1 ) Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa jika RUU yang diajukan pemerintah tidak mendapat persetujuan DPR maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu Pasal 21 ayat (2 Menurut sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002 bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyatBerdasarkan ketentuan tersebut maka Presiden memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemenDemikian pula terjadi pergeseran kekuasaan pemerintahan dalam arti kekuasaan presiden tidak lagi dibawah MPR melainkan setingkat dengan MPRNamun hal ini bukan menjadi diktator sebab jika Presiden melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar konstitusi maka MPR dapat melakukan impeachment yaitu memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya pasal 3 angka (3) Dalam menjalankan tugas pemerintahannya Presiden dapat meminta pertimbangan kepada suatu Dewan Pertimbangan Sebelum amandemen Dewan Pertimbangan ini disebut Dewan Pertimbangan Agung ( Pasal 16 UUD 1945 ) yang kedudukannya setingkat dengan Presiden dan DPR Adapun Wakil Presiden adalah pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan seharihari Apabila Preside Menurut Pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilanKekuasaan peradilan dilaksanakan oleh MA dan badan peradilan yang berada dibahnya dalam lingkungan peradilan umum dan agama Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji Peraturan PerundangUndangan di bawah UU dan memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh UU pasal 24A ayat (1) Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden ayat (3)Ketua dan wakil ketuan MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung ayat (4) UUD 1945 tidak memberikan hak menguji materiil kepada MA karena dengan adanya hak menguji materiil maka MA akan melampaui kewenangannya menegakkan peraturan perundangan dan akan menimbulkan kekosongan hukum Kewenangan Mahkamah Agung antara lain 1 Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang memegang kekuas Tentang MK diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yaitu 1 Ayat (1) “ MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu” 1 Ayat (2) “ MA wajib menberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ Walpres menurut UUD “ 1 Ayat (3) “ MK memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang masing – masing diajukan tiga orang oleh MA tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden “ Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) 1 Mengadili pada Uji pertama dan terakhir dari UndangUndang Dasar 2 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan konstitusi 3 Pembubaran partai politik 4 Memberi titik terang tentang perselisihan hasil pemilu Selain itu M Badan Pemeriksa Keuangan dalam UUD 1945 diatur di dalam Pasal 23E – 23GBadan Pemeriksa Keuangan dibentuk tanggal 1 Januari 1947 berdasarkan Penetapan Pemerintah 1946 No 11/UMPresiden RI menetapkan berdirinya BPK Dalam reformasi dewasa ini salah satu hal yang snagat penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara adalah pengelolaan keuangan negara secara transparanHasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR DPRD dan DPD sesuai dengan kewenangannya Pasal 23E ayat (2)Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ Badan sesuai dengan UU Pasal 23E ayat (3)Dalam reformasi ini peran BPK sangat penting karena salah satu agenda utama dalam reformasi adalah memberantas KKNOleh karena itu sistim pemeriksa keuangan negara melalui BPK ini harus benarbenar mampu membersihkan praktek – praktek korupsi Wewenang Anggota BPK 1 Anggota BPK dipilih dengan mempertimbangkan Parlemen DPD 2 Kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuan Pasal 24 Aayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon yang diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk disetujui Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman Ketentuan ini bahwa posisi adalah posisi kehormatan bahwa hakim harus dihormati dilindungi dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat independen Dalam hubungannya dengan MA tugas KY terkait dengan fungsi hanya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung sementara mengusulkan pengangkatan hakim lainnya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan KY Sesuai dengan Pasal 13 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Komisi Yudisial memiliki kewenangan 1 Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk disetujui 2 Menjaga kehormatan martabat dan perilaku hakim 3 Menetapkan Kode dan / atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersamasama dengan Berikut ini terdapat beberapa hubungan lembaga pemerintah negara indonesia terdiri atas 1 Hubungan antara Presiden dengan MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD 1945 ( Pasal 1 ayat 2 ) disamping DPR dan Presiden Hal ini berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat Pasal 2 ayat (1) dan pasal 6A ayat (1) Berbeda dengan kekuasaan MPR memurut UUD 1945 sebelum amandemen 2002 yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mengangkat serta memberhentikan Presiden dan/wakil presiden Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen 2002 maka Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh MPR Pemberhentian Presiden oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir hanya mungkin dilakukan jikalau Presiden sungguhsungguh telah melanggar hukum berupa (Pasal 7A) 1 Peng.

Lembaga Negara Indonesia Pengertian, Nama, Tugas, Hubungan

Ilustrasi Lembagalembaga Negara Foto Pixabay Mengutip pernyataan Hans Kelsen dalam buku berjudul Lembagalembaga Negara (Di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Laurensius Arliman Simbolon lembaga adalah siapa pun yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum.

Daftar Lembaga Negara di Indonesia KOMPAS.com

Sedangkan yang dimaksud Lembaga Tinggi Negara sesuai uruturutan dalam Undangundang Dasar 1945 (sebelum amendemen) adalah Presiden Dewan Pertimbangan Agung Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung Setelah amendemen UUD 1945 lembaga lembaga negara di Indonesia terdiri dari.

Lembaga Negara Indonesia Wikipedia bahasa Indonesia

Lembaga Negara Indonesia adalah lembagalembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD UU atau oleh peraturan yang lebih rendah Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden Wakil Presiden MPR DPR DPD BPK MA MK dan KY.